
MENJELANG kedatangan
pasukan RPKAD –yang kekuatannya hanya dalam hitungan kompi– di beberapa
kota Jawa Tengah, sejumlah tokoh CC PKI yang sudah berada di propinsi
itu mengorganisir massa bersenjata. Penuh percaya diri PKI memasang
spanduk di beberapa kota, di Solo misalnya, yang berbunyi “Jadikan Solo
kuburan bagi RPKAD”. PKI memang memiliki keyakinan bahwa Jawa Tengah,
dengan dukungan satuan-satuan Diponegoro yang ada di bawah pengaruhnya,
akan bisa dipertahankan.
RPKAD
DALAM PROFIL BARU SEBAGAI KOPASSUS. “Sepanjang yang bisa dicatat,
peranan RPKAD di Jawa Timur tidak menonjol. Kesatuan ini muncul di Jawa
Timur untuk ikut dalam Operasi Trisula, saat di wilayah tersebut terjadi
gerakan-gerakan bersenjata PKI yang berskala lebih besar, terutama di
wilayah Blitar Selatan (1966-1968). Di Jawa Tengah pun, meminjam paparan
Ken Conboy mengenai peranan RPKAD di Jawa Tengah 1965-1966, peran itu
lebih banyak sebagai katalis”. (download flickr)
Sejumlah tanda tanya mengenai Divisi Brawijaya.
SITUASI penuh tanda tanya tentang ‘kebersihan’ Kodam Brawijaya di Jawa
Timur, tahun 1965, sementara itu, tidak berbeda jauh dengan Kodam
Diponegoro. Mayor Jenderal Basoeki Rachmat yang memimpin divisi
Brawijaya kala itu, termasuk satu di antara sejumlah jenderal yang
dianggap sebagai
de beste zonen van Soekarno, bersama antara lain
Jenderal Muhammad Jusuf, Mayor Jenderal Ibrahim Adjie dan Mayor
Jenderal Amirmahmud. Namun, meski dekat dengan Soekarno yang banyak
memberi angin kepada PKI, Basoeki Rachmat tetap dikategorikan sebagai
seorang jenderal anti komunis. Presiden Soekarno menganggap sikap anti
komunis itu adalah akibat pengaruh Jenderal Nasution. Itu sebabnya,
Soekarno merasa kurang gembira setiap kali mengetahui Basoeki Rachmat
‘terlalu’ banyak bertemu dengan AH Nasution. Bila Jenderal AH Nasution
berkunjung ke Jawa Timur, selaku Menko/Kepala Staf Angkatan Bersenjata,
tentu saja sebagai Panglima Daerah Jenderal Basoeki Rachmat harus
mendampingi.
Akan tetapi, meskipun anti komunis,
sebagai Panglima Brawijaya Mayor Jenderal Basoeki Rachmat kurang
berhasil membendung pengaruh PKI di kalangan perwira-perwira bawahannya.
Walau tak pernah dipetakan dengan baik, diketahui setidaknya lebih dari
separuh komandan-komandan batalion di Divisi Brawijaya berada dalam
pengaruh
PKI. Salah satu di antaranya, yakni
Batalion 530, tercatat sebagai pasukan yang datang ke Jakarta dan
terlibat dalam Gerakan 30 September 1965.
Karena meyakini kuatnya pengaruh mereka
di Divisi Brawijaya, anggota-anggota PKI di Jawa Timur pada 1 Oktober
1965, berani bersikap agresif mendukung Dewan Revolusi Letnan Kolonel
Untung. Masih pada 1 Oktober siang, tokoh-tokoh PKI Jawa Timur dengan
dukungan beberapa satuan Brawijaya, sudah mengumumkan Dewan Revolusi
daerah Jawa Timur. Pembentukan Dewan Revolusi Jawa Timur diumumkan
melalui RRI Surabaya yang yang berhasil diduduki pasukan-pasukan
pendukung. Sampai 3 Oktober 1965, para pimpinan PKI Jawa Timur tetap
berada di Surabaya, bertahan di kantor CDB PKI Jawa Timur. Dari kantor
ini, pimpinan PKI Jawa Timur, terutama melalui Ketua Biro
Chususnya,
Rustomo, menyebarkan instruksi-instruksi ke seluruh jajaran PKI di
provinsi itu untuk memulai gerakan bersenjata. Selama masa itulah
kelompok-kelompok massa PKI melakukan serangan-serangan kepada
organisasi-organisasi non-PKI di Jawa Timur. Mirip dengan apa yang
mulanya dilakukan PKI di Jawa Tengah pada awal hingga pertengahan
Oktober. Hanya saja, setelah mendengar berita dipatahkannya Gerakan 30
September 1965, para pimpinan PKI Jawa Timur mulai meninggalkan
Surabaya, dan mengatur gerakan di luar kota.
Seakan mendapat angin, mendengar berita
dari Jakarta tentang kegagalan ‘Gerakan 30 September’,
organisasi-organisasi non-PKI Jawa Timur, terutama organisasi-organisasi
di bawah NU berbalik melakukan pembalasan. Gelombang pembalasan yang
berlangsung, harus diakui, tak kalah kejinya. Selain keji, seperti
halnya yang terjadi di Jawa Tengah, tak mudah untuk memetakan
siapa-siapa saja korban pembasmian. Apakah hanya anggota PKI, dan dari
sayap mana, ataukah juga yang berasal dari masyarakat bukan pengikut
PKI. Beberapa satuan di lingkungan Divisi Brawijaya yang tadinya
diketahui berada di bawah pengaruh PKI, ikut melakukan pembasmian dan
atau mendorong pembasmian oleh Banser, Pemuda Marhaenis dan
organisasi-organisasi
onderbouw partai-partai Islam. Selain
adanya dorongan dari aparat teritorial militer, berperan pula faktor
kebencian yang selama ini diciptakan PKI sendiri melalui cara-cara
kekerasan. Ibarat memasukkan bara dalam sekam, tinggal menunggu angin
untuk berkobar.
Dalam situasi kalut di wilayah waktu
abu-abu setelah pecahnya Peristiwa 30 September 1965 di Jakarta,
seseorang dengan mudah diambil dari rumahnya, cukup bila ada yang main
tunjuk. Cenderung tak sempat lagi dilakukan penelitian yang cermat dalam
menentukan sasaran. Ada pula ‘penjemputan’ untuk eksekusi berdasar
daftar yang diberikan oleh perwira militer dari kesatuan yang tadinya
diketahui pendukung PKI. Bahkan terjadi pula, anggota PKI menunjuk
anggota PKI lainnya, demi menyelamatkan diri. Menarik, bahwa ada juga
sejumlah pengikut NU justru ikut ditunjuk dan digiring ke tempat
eksekusi. Dendam-dendam pribadi juga mendapat kesempatan untuk
dilampiaskan di masa kalut sampai akhir 1965 dan bulan-bulan pertama
1966.
Secara ‘resmi’ tak ada pengiriman
satuan-satuan RPKAD ke Jawa Timur. Tetapi ada beberapa perwira muda,
seperti misalnya Faisal Tandjung, yang diperbantukan ke Jawa Timur.
Namun di Jawa Timur, mereka tidak mengenakan seragam RPKAD melainkan
seragam satuan-satuan Brawijaya. Ini ada kaitannya dengan ketegangan
antara RPKAD kala itu dengan satuan-satuan Korps Komando (KKO) AL.
Satuan elite ini memang dominan di Jawa Timur. Banyak kelompok anggota
KKO turun ke desa-desa Jawa Timur, bahkan sampai Jawa Tengah, untuk
melakukan pembalasan atas kematian keluarga mereka yang ikut menjadi
korban pembantaian. Anggota KKO ini menganggap satuan-satuan RPKAD
berada di belakang gerakan massa yang melakukan pembantaian.
Sepanjang yang bisa dicatat, peranan
RPKAD di Jawa Timur sebenarnya tidak menonjol. Kesatuan ini muncul di
Jawa Timur untuk ikut dalam Operasi Trisula, saat di wilayah tersebut
terjadi gerakan-gerakan bersenjata PKI yang berskala lebih besar,
terutama di wilayah Blitar Selatan (1966-1968). Di Jawa Tengah pun,
meminjam paparan Ken Conboy mengenai peranan RPKAD di Jawa Tengah
1965-1966, peran itu lebih banyak sebagai katalis. RPKAD di bawah Sarwo
Edhie Wibowo, memandang gerakan-gerakan bersenjata PKI bersama
satuan-satuan militer pendukungnya adalah bagian dari suatu
pemberontakan. Kedatangan RPKAD pada bagian awal diisi dengan
upaya-upaya membangkitkan perlawanan rakyat yang tadinya merasa tak
berdaya dalam cengkeraman ketakutan. Tak ada catatan kuat yang
menunjukkan bahwa RPKAD secara teknis telah melakukan pembantaian.
Pemaparan tentang adanya pembantaian oleh RPKAD, lebih banyak muncul
sebagai kesimpulan berdasarkan kesan dari para penyampai narasi. Dan
berlalunya waktu yang demikian panjang, telah menyebabkan berbagai
distorsi tentang kebenaran, akibat berbagai kepentingan yang
berbeda-beda. Itu sebabnya penting anjuran untuk menggali kebenaran
sepenuhnya dengan keadilan sebanyak-banyaknya. Tidak boleh pilih-pilih
tebu: Di masa Soeharto narasi peristiwa terlalu ke kanan, sementara di
masa sesudahnya narasi peristiwa terlalu ke kiri. Dua-duanya sama
buruknya. Bila kebenaran tak berhasil tergali sepenuhnya, maka keadilan
juga takkan pernah terpenuhi sedekat-dekatnya.
Padang alang-alang di musim kemarau. Ketakutan
rakyat di bagian akhir 1965 itu merupakan bagian yang tak terlepaskan
dari cekaman ketakutan traumatis yang sudah mereka alami jauh
sebelumnya. Suatu keadaan yang bermula sejak PKI dan
organisasi-organisasi mantelnya intensif melakukan aksi-aksi sepihak,
1960-1965, mulai dari kampanye mengganggu kehidupan beragama masyarakat
sampai kepada perampasan tanah-tanah milik orang lain. Situasi ini
–sekali lagi dengan menggunakan sebuah metafora– adalah bagaikan padang
alang-alang di musim kemarau, yang hanya membutuhkan sedikit percikan
api, bisa segera menjelma sebagai padang kobaran api. Saat angin bertiup
lebih kencang, kobaran api tak terkendalikan lagi membakar segala yang
ada. Pohon jambu dan pohon mangga yang ada di tengah padang alang-alang
itu, pun ikut terbakar.
Pola reaksi masyarakat yang menumpuk
dendam berkepanjangan akibat kekerasan dan ketidakadilan, tak mudah
diperkirakan seberapa besar skalanya. Tapi tak mungkin takkan meledak
pada suatu waktu bila kesempatannya tiba. Sejarah telah mengajarkan hal
itu. Pembalasan dalam konteks dendam sosial, tak sekedar mengikuti ‘mata
dibayar mata’ dalam pola deret tambah, tetapi bisa lebih ekstrim dalam
bentuk deret kali. Itu yang kita lihat telah terjadi setelah Peristiwa
30 September, pembalasan terhadap kekerasan PKI di masa sebelumnya telah
diganjar dengan pembalasan dalam skala deret kali. Tetapi, sebaliknya,
jangan kita lupakan, bahwa di sisi korban pada masa pembalasan itu –baik
yang adalah anggota PKI maupun yang adalah korban akibat salah tunjuk–
telah terakumulasi pula dendam baru sebagai dendam jilid dua. Dan dendam
jilid dua itu belum terkanalisir dari periode pemerintahan yang satu ke
periode pemerintahan yang lain selama puluhan tahun hingga kini. Dendam
jilid dua ini takkan bisa diselesaikan dengan sekedar pernyataan maaf
oleh pemerintah. Tetapi lebih dahulu harus dilakukan penggalian
kebenaran sepenuhnya mengenai peristiwa. Dan untuk itu sudah terlalu
banyak waktu yang disia-siakan. Ketidakcermatan memberi
judgement sebelum ada penyelidikan kebenaran sesungguhnya, hanya akan menghasilkan lagi dendam jilid tiga.
Dendam jilid satu meledak sebagai suatu
malapetaka sosial, yang antara lain diakibatkan oleh kegagalan Presiden
Soekarno dalam memberikan solusi –misalnya, dengan segera membubarkan
PKI. Dendam jilid dua diberi jalan untuk tercipta oleh pilihan Jenderal
Soeharto melakukan penanganan
security approach yang terlalu
militeristik, secara berkepanjangan. Pola stigmatisasi yang dijalankan
Presiden Soeharto kemudian sebagai lanjutan penanganan terhadap
bekas-bekas anggota PKI dan organisasi-organisasi pendukungnya yang juga
tak kalah berkepanjangan di luar esensi persoalan, lebih memperpanjang
lagi daftar kesalahan kekuasaan. Padahal, pers dan kalangan cendekiawan
serta berbagai gerakan kritis telah memperingatkan rezim agar tak
terlalu jauh bergelimang kesalahan penanganan, dan terjerumus melakukan
pelanggaran hak azasi manusia, sepanjang itu semua masih menyangkut
sesama bangsa sendiri.